Liputankaltim.com, Sangatta – Seskab Kutim Rizali Hadi menegaskan bahwa sosialisasi ketahanan keluarga yang digagas oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kutai Timur (Kutim) sangat penting. Ia pun memberikan apresiasi untuk ibu-ibu pengurus yang tergabung dalam DWP Kutim.
“Saya ingin mengingatkan khususnya di lingkungan Setkab Kutim terutama kepada bapak-bapak. Karena yang hadir semua ibu-ibu istri pegawai, jadi tidak ada kegiatan yang bisa dilaksanakan tanpa dukungan. Terutama terkait dengan fasilitas kemudian juga terkait dengan anggaran. Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh hal yang sangat mendasar dalam ketahanan keluarga,” urainya dalam kegiatan pengajian dan sosialisasi ketahanan keluarga yang digagas oleh DWP Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/1/2023) kemarin.
Rizali memaparkan sempat tak nyaman karena dalam beberapa hari belakangan ini banyak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pemberhentian, karena berkaitan dengan laporan kasus keluarga. Tentu saja sebagai pimpinan, tidak secara langsung memproses semua itu, namun ada proses-proses yang harus dilakukan. Namun sayang pada akhirnya ada yang tidak bisa dipertahankan sehingga berujung pada perceraian
“Untuk itu kami berharap dukungan penuh, sebab karir seorang pejabat terutama bagi bapak-bapak tentu saja ada dukungan dari seorang istri. Nah, dalam mempertahankan keutuhan keluarga peranan seorang ibu dalam rumah tangga (RT) sangat mendasar,” paparnya.
Sementara itu, dalam ceramahnya Sa’diyatul Rohmah berbicara dengan mengangkat tema “Ketahanan Keluarga” sebagai isu bersama. Karena keluarga merupakan garda terdepan yang melahirkan generasi masa depan. Kemudian isu istri sebagai ibu rumah tangga dan juga berprofesi sebagai wanita karir yang akan menjadi pembahasan serius, untuk bisa diurai bersama. Khususnya menganalisasi sebenarnya di mana letak masalahnya.
“Forum seperti ini harus kita hidupkan dan berkelanjutan. Kita jadikan sarana dengan tema yang menarik agar kesadaran tinggi dari para ibu-ibu sebagai pelaku dan pendidik. Sehingga isu masalah ketahanan keluarga menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Hingga Kutim bisa keluar dari permasalahan,” ulasnya.
Ia turut mengatakan bahwa di Kutim sendiri selama tahun 2002 ada sebanyak 1.000 kasus perceraian terjadi. Jadi jika kita hitung angka perceraian per bulan sebanyak 84 kasus yang terdata.
Sementara itu, Ketua DWP Lisnawarty Rizali Hadi mengatakan dari angka tersebut yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kesadaran dari ibu- ibu untuk melapor. Sehingga setelah ada kasus baru melapor.
“Kita saat ini berusaha menyosialisasikan agar jika terjadi permasalahan segera melapor. Agar bisa dibantu cari jalan keluarnya,” jelas Lisna.
Dengan adanya laporan tersebut bisa berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim. Intinya, DWP Kutim berupaya agar setiap bulan mengadakan kegiatan rutin seperti ini. Tujuannya bukan hanya memberi keterampilan, tetapi juga memberi kecerdasan dalam ketahanan keluarga.