Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur (Diskominfosp Kutim) kembali menggelar Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) yang di hadiri oleh perwakilan dari setiap Perangkat Daerah (PD) pada Selasa (21/11/2023) di Lingkup Pemkab Kutim di Hotel Royal Victoria.
Kepala Diskominfosp Kutim Ery Mulyadi melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diar Fauzi Wiranata menyampaikan, Diskominfosp sebagai fasilitator penerapan SPBE di Lingkup Pemkab Kutim memiliki kewajiban melakukan evaluasi secara berkala, dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi tersebut di masing-masing PD.
“Nah melalui Sosialisasi ini, memudahkan kami (Diskominfosp) untuk memastikan setiap Perangkat Daerah memahami secara utuh tupoksi dan data dukung yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE,” ujarnya.
Selain itu, sosialisasi ini juga bagian dari penegasan kepada setiap PD, bahwa Diskominfosp hanya menjadi fasilitator untuk penerapan SPBE di Lingkup Pemkab Kutim, sehingga seluruh data dukung yang di perlukan menjadi tanggung jawab masing-masing PD yang bersangkutan.
“Misalnya data kemiskinan ada pada Dinas Sosial, Data terkait Kependudukan melekat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan jadi kami hanya menerima data yang akan kita kirimkan melalui SPBE,” tutur Diar.
Dengan menghadirkan narasumber dari Inixindo Surabaya Denny Wilianto, Diskominfosp Kutim ingin menyelaraskan pemahaman seluruh PD, bahwa kedepan suka tidak suka, bahwa seluruh pelayanan publik akan mengarah kedalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi.
“Contohnya yang sudah kita laksanakan saat ini terkait tanda tangan elektronik yang sangat membantu dan memudahkan dalam administrasi, termasuk penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), pemahaman-pemahaman seperti itu yang menegaskan bahwa SPBE itu sangat penting,” ujarnya.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governance) merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, untuk menyediakan layanan pemerintah yang lebih efisien, terjangkau, dan transparan kepada masyarakat. (adv/gkn)