Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian. Dalam penyampaian tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2024, Asisten Perekonomian Pembangunan Setkab Kutim, Zubair, menyatakan pentingnya dukungan dan kontribusi aktif dari semua pihak, terutama anggota DPRD.
Zubair berharap agar wakil rakyat dapat mengawal pelaksanaan APBD tahun 2024 hingga selesai. Ia juga menyampaikan terima kasih atas respons positif dari beberapa fraksi terkait penambahan pendapatan daerah dari berbagai sumber.
“Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.
Zubair menjelaskan bahwa tanggapan fraksi-fraksi DPRD sangat substantif bagi pembangunan di tahun 2024. Ia mencatat beberapa catatan dan masukan dari fraksi-fraksi, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran antar SKPD yang merata, perbaikan sumber daya manusia, orientasi anggaran pada hasil atau output, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, penguatan sektor riil UMKM, dan efisiensi belanja daerah.
Pemerintah setuju dengan pandangan Fraksi Demokrat tentang orientasi anggaran pada hasil atau output, dan dengan Fraksi Golongan Karya terkait pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dan optimalisasi sumber pajak. Terkait masukan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya mengenai penguatan sektor riil UMKM, monitoring penyertaan modal negara, dan efisiensi belanja daerah, pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah pada sektor riil dan efisiensi anggaran adalah semangat good governance.
“Pada poin infrastruktur, kami akan bekerja dengan optimal guna menyelesaikan dan memaksimalkan pembangunan jalan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Sebab, infrastruktur sangatlah penting bagi masyarakat kita,” tambahnya.(adv/shn)