SANGATTA–Keberadaan anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng), kian marak. Bahkan, dengan mudah bisa ditemui di setiap persimpangan titik traffic light. Ada yang menggunakan cara konvensional, yakni meminta-minta secara langsung. Atau menggunakan kostum badut sembari berharap kemurahan pengguna jalan.
Hal tersebut ternyata sudah menjadi perhatian anggota Komisi A DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. Dia merasa risih dengan masalah sosial tersebut. “Pemerintah harus turun menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Apalagi, kata dia, ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat menindaklanjuti. Yakni, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya berkewajiban melakukan penertiban di lapangan.
Apalagi sudah didukung regulasi yang mengatur masalah ketertiban umum (Peraturan Daerah Nomor 3/2007). “Jadi, tinggal diterapkan saja perdanya,” imbuhnya.
Mengingat, aktivitas anjal dan gepeng itu bisa saja membahayakan para pengendara. Bahkan kerap mengganggu. Pasalnya, mereka kerap beraksi hingga memasuki badan jalan. Pemerintah pun diminta tak beralasan lagi.
“Sekarang saatnya bekerja maksimal. Kananggaran sangat memadai. Sangat mendukung memaksimalkan semua kegiatan,” ungkapnya.
Politikus Fraksi Gerindra itu pun meminta agar pemkab membangun rumah penampungan untuk memberikan pembinaan kepada anjal dan gepeng tersebut. Apabila warga asli Kutim dan usia sekolah, dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) agar si anak dapat melanjutkan pendidikannya.
“Termasuk memberikan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja, apabila memang berada di usia kerja,” paparnya.
Sedangkan jika berasal dari luar Kutim, maka dapat berkoordinasi dengan pemerintah dari anjal dan gepeng tersebut berasal. “Sehingga dapat dikembalikan ke daerahnya dan ditindaklanjuti dengan pembinaan di daerah asalnya,” tuturnya.
Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa saat ini keseriusan pemerintah yang dipertanyakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Jangan sampai keberadaan anjal dan gepeng semakin menjamur, yang justru membuat pemerintah repot,” pungkasnya.