liputankaltim.com, SANGATTA–Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim mendapat suntikan modal Rp 35 miliar dari APBD yang diberikan secara bertahap. Keputusan itu dituangkan dalam peraturan daerah yang baru saja disahkan DPRD Kutim.
“Saya meminta BPR menerapkan kebijakan dan rencana bisnis yang memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah,” terang Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Selain usaha kecil, bank pelat merah itu diminta membuka peluang kepada pengusaha yang lebih besar. Pasalnya, semua transaksi akan berdampak pada perekonomian di Kutim. Apalagi keuntungan BPR akan diserahkan ke kas pemkab.
“Silakan jajaki kerja sama dengan para kontraktor. Sehingga cakupan layanan BPR semakin luas. Semakin luas jangkauan, otomatis BPR semakin sehat. Tapi, prioritas utama UMKM. Ingat, ada komisaris yang menjadi wakil Pemkab Kutim memonitor kegiatan di BPR,” jelasnya.
Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan mendukung sepenuhnya program pemkab terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengingatkan agar pemkab mengawasi dengan baik. “Sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ucapnya.
Politikus Gerindra itu memastikan, program apapun selama untuk kesejahteraan masyarakat sangat didukung. Namun, dengan catatan, program dilaksanakan secara transparan.
“Peruntukannya kan sudah sangat bagus. Nah, pengawasannya jangan sampai lemah. Nanti pemanfaatannya malah tidak tepat sasaran. Harus hindari dan diantisipasi,” tegasnya.
Menurutnya, program pemberdayaan UMKM bukan hanya ada di BPR. Melainkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjalankan. Dia pun mengimbau pelaku UMKM untuk tidak fokus pada BPR saja. “Silakan cari informasi kepada OPD terkait. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur BPR Kutim Saptoro memberikan apresiasi kepada Pemkab dan DPRD Kutim. Sebab telah menyetujui penyertaan modal. Mengingat, penyertaan modal tersebut akan meningkatkan BPR dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM.
“Ini menjadi modal kami untuk memaksimalkan jangkauan layanan. Sampai sekarang kami hanya memiliki 10 kantor kas dari 18 kecamatan. Semoga modal ini semakin memperluas jangkauan pelayanan BPR,” singkatnya.