SANGATTA – Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang meminta pada sejumlah instansi untuk menyelesaikan persoalan pasar tumpah yang menjamur.

Diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Menurut Kepala Satpol PP, Didi Heridiansyah permasalahan pasar tumpah memang hal yang kompleks, membutuhkan banyak SKPD, namun yang paling berperan adalah camat setempat.

“Camat punya peran penting untuk pasar tumpah ini. Namun sayangnya kita tidak punya payung hukum yang rinci, yang ada saat ini hanya Perda ketertiban saja,” ucapnya, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, dari perda tersebut pihaknya tidak bisa melangkah lebih jauh. Berkaca dari kota lain tim yang bertugas dengan permasalahan yang sama sudah dibekali perda yang membahas tentang tindak lanjut dari pengamanan tersebut.

Diri mengaku telah mengadopsi perda terkait pasar tumpah dari Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Bahkan dari rangkuman tersebut sudah disampaikan pada pihak DPRD Kutim.

“Sudah disampaikan pada DPRD juga sejak tiga tahun lalu, dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Padahal jika ditindaklanjuti maka akan ada perda yang mengikat,” imbuhnya.

Selama ini, Satpol PP hanya bisa mengamankan dan memberikan imbauan terus menerus, tidak ada efek jera yang diberikan, atau ketentuan-ketentuan yang diberikan.

Seperti jam pelaksanaan, parkir dan kebersihan. Jika dilihat seperti di pasar tumpah yang ada di Jalan Impres dan Sangatta Selatan untuk parkir saja bisa membuat lalu lintas padat merayap.

“Misal kalau ditetapkan waktu berjualan, kemudian kalau melanggar diberikan sanksi dan sebagainya. Karena kalau hanya diberikan imbauan dan peringatan saja mereka tidak akan perduli,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *