SANGATTA – Fuel Card mulai diterapkan di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang baru memasuki tahap pembahasan.
Fuel card ini adalah salah satu alat untuk melakukan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Karena banyaknya temuan atau laporan kelangkaan BBM di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sangatta.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Joko Suripto mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali membahas penggunaan fuel card bersama beberapa instansi terkait.
“Dishub berperan untuk melakukan verifikasi kendaraan yang akan mendapatkan fuel card, nanti disesuaikan kebutuhan daripada kendaraan tersebut,” ucapnya.
Verifikasi tersebut salah satunya seperti kendaraan harus lulus uji KIR atau uji kendaraan bermotor dan memastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih berlaku.
Usai melalui verifikasi, pengguna kendaraan bisa mendapatkan fuel card untuk kemudian melakukan deposit dengan bank yang telah bekerja sama dengan fuel card.
“Jadi tugas kami itu nanti tetap yang mengeluarkan fuel card, terus mungkin nanti di kartu itu ada deposit yang mana pemilik bersangkutan harus mengurus ke BRI,” imbuhnya.
Namun, penerapan fuel card sendiri, masih menunggu edaran Bupati Kutim, melalui bagian ekonomi dan hukum pemkab. Ia berharap pada awal Agustus, fuel card sudah bisa dijalankan.
Joko mengaku pihaknya tengah mempersiapkan tenaga pegawai yang memang menguasai teknologi informasi guna mengurus penerbitan fuel card.
“Kami tetap masih menunggu hasil kesiapan, karena kami juga harus mempunyai SDM minimal tiga orang yang tahu dengan informasi teknologi karena ini berhubungan kegiatannya dengan jaringan online,” ujarnya.
Kemudian, Joko menjelaskan bahwa setiap jenis kendaraan memiliki maksimal jumlah pengisian bahan bakar.
Adapun jatah pengisian BBM yakni, maksimal 40 liter untuk kendaraan roda empat, angkutan umum roda enam maksimal 60 liter, angkutan umum dan barang lebih dari enam roda maksimal 120 liter.