Ilustrasi antrean truk di SPBU.(istimewa)

Liputankaltim.com, Sangatta – Antrian panjang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang merupakan tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat Sangatta, Kutai Timur, terkhusus SPBU yang terletak di Jl. Apt Pranoto dan SPBU di Jl. Yos Sudarso II.

Hal ini diakabitkan banyaknya kebutuhan masyarakat dalam penggunaan BBM namun tidak bisa langsung di penuhi, sehingga menyebabkan antrian panjang tersebut,Bahkan kendaraan ini rela antri berjam-jam hanya untuk bisa mendapat jatah BBM jenis Solar. Sampai memakan sisi jalan yang cukup mengakibatkan jalan menyempit karena antrian kendaraan tersebut yang didominasi oleh truck-truck besar.

Sehingga hal tersebut cukup mengganggu, dalam lalu lintas yang sehingga tak jarang di lokasi tersebut sering sekali terjadi kemacetan di jam-jam tertentu, di pagi hari, dan bisanya saat hari mulai senja.

Dalam hal ini biasanya menjadi domain daripada dua pihak tekait yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dalam hal kelancaran lalu lintas, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam hal ketertiban umum.

Kepala Dishub Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi, S.I.P mengungkapkan bahwa memang hal ini menjadi masalah yang ada sekarang, namun dalam hal tersebut sebelum dilakukan penindakan dibutuhkan solusi, misalnya dengan pengadaan tempat parkir dan lain-lain.

“Memang hal ini merupakan menjadi tugas kita bersama, namun perlu diingat bahwa dalam menertibkan hal ini kita harus memberikan jalan keluar, misalnya dengan menyediakan tempat parkir misalnya” Jelasnya, Rabu (1/12/2021).

Selain itu juga ia menambahkan bahwa memang hal itu yang sulit dan jika nanti medan ada pasti ada biaya retribusi tentunya yah untuk perawatan dan lain-lain untuk tempat parkir tersebut.

“Hal ini memang agak sulit memang, pertama kita harus punya lahan yang luas, dan kedua jika memang ada, pasti kita butuh dana retribusi untuk perawatan dan lain sebagainya” Ujarnya.

Namun dalam hal tersebut ialah siapkah masyarakat untuk membayar dana retribusi jika memang hal ini di realisasikan, dan yang kedua apakah pemerintah sanggup untuk merealisasi hal tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *